*Prabowo Terlalu Memaksakan, Jokowi Sepantasnya Marah*
by *Adin*
Pengaruh politik Jokowi yang masih besar menyebabkan dirinya jadi pusat perhatian. Sorotan bukan hanya untuk Presiden Jokowi saja tapi juga untuk kedua putranya. Dua putra kandungnya turut diperbincangkan, diperebutkan, bahkan hadir sebagai bahan diskusi para pengamat dan elit politik.
Putra sulung Jokowi, sedang disorot publik. Wali Kota Solo sejak Februari 2021 itu meniti karier politiknya juga melalui PDI-P, sama dengan ayahnya. Sejak menjabat sebagai Walikota Solo, berdatangan para elit parpol dan pejabat tinggi pemerintah.
Sejumlah kalangan yang berkepentingan, termasuk bakal capres Prabowo Subianto, rajin mengunjunginya. Gibran terang-terangan menyatakan diajak Prabowo sebagai bakal cawapres.
Prabowo mengajak Gibran jadi cawapresnya, padahal usia Gibran belum mencapai 40 tahun yang merupakan usia minimal bisa jadi capres atau cawapres. Beberapa pihak yang dekat dengan Partai Gerindra mengajukan gugatan batas usia capres dan cawapres.
Ide menjadikan Gibran sebagai bakal cawapres sangat jelas ke mana arahnya. Tak lain ingin mengambil efek Jokowi. Tapi, apakah Jokowi juga menginginkannya?
Yang pasti, ide tersebut kemudian menghebohkan. Langkah yang ditempuh lalu terkesan memaksakan. Tak ada jalan lain selain mengajukan permohonan perubahan undang-undang yang membatasi syarat usia capres dan cawapres melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Tak hanya batas usia, pemohon juga menambahkan syarat "pengalaman menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah". Persaingan politik lapangan bergeser ke dalam ruang sidang MK. Isu politik dibawa ke ranah konstitusionalitas. Itulah yang membuat sejumlah kalangan melihat secara kritis.
Ada gelagat memperalat MK sebagai penopang kepentingan politik praktis kalangan tertentu. Keluarga Jokowi tak luput dari sasaran kritik keras. Terbentuklah opini, dugaan yang kini berhembus kencang: "Jokowi sedang membangun politik dinasti".
MK dimanfaatkan sebagai instrumen legalisasi politik dinastinya. Kritik keras itu menilai, permohonan uji materi di MK bukan lagi ditujukan untuk menegakkan hak-hak konstitusional warga, melainkan diduga kuat dilandasi nafsu kuasa kalangan tertentu, termasuk keluarga Jokowi.
MK memang belum memutuskan. Konon MK akan membacakan keputusannya pada 16 Oktober 2023, menjelang jadwal pendaftaran capres-cawapres. Ada kesan lamban, dan kesan lamban ini pula yang memunculkan kasak-kusuk negatif bahwa MK turut bermain politik.
Karena itu, mau tak mau, suka tak suka, MK disorot oleh publik. Ada yang memlesetkan Mahkamah Konstitusi menjadi "Mahkamah Keluarga". Hubungan kekerabatan antara Jokowi dan Ketua MK Anwar Usman pun terbawa-bawa dalam urusan itu.
Presiden Jokowi sepantasnya marah dengan manuver Prabowo. Karena dirinya menjadi sasaran kritik dan menjadi sasaran prasangka buruk. Disangka ingin membangun dinasti politik, melanggengkan kekuasaan, Mahkamah Keluarga dan sebagainya.
Padahal Presiden Jokowi sudah berbulan-bulan tidak bertemu dengan Gibran dan belum tentu, Jokowi memikirkan dinasti politik. Semuanya mengalir begitu saja karena tingkat elektabilitas Gibran yang sangat tinggi dan potensial jadi pemenang di pilpres nanti. Segala kelebihan Jokowi dan keluarganya ini kemudian dimanfaatkan oleh Prabowo menuju Istana.
https://seword.com/politik/prabowo-terlalu-memaksakan-jokowi-sepantasnya-pc5yAP6Wij?fbclid=IwAR30V_nFpDE7WirYsSXIFYDVNiuczFAI4acyKq13CmVOvWskjm5AkxnVwRY#lnpivnek86zvwpd2vl